Kegagalan Kebijakan: Mengapa Pengungsi Internal Akibat Iklim Masih Belum Mendapat Perlindungan Hukum

Krisis iklim global tidak lagi sekadar wacana ilmiah tentang kenaikan suhu bumi; ia telah menjelma menjadi krisis kemanusiaan yang memaksa jutaan orang meninggalkan tempat tinggal mereka. Namun, di tengah urgensi ini, terdapat lubang besar dalam sistem hukum internasional: mereka yang terusir di dalam batas negara mereka sendiri akibat bencana iklim—yang dikenal sebagai Internally Displaced Persons (IDPs) akibat iklim—masih berada dalam zona abu-abu hukum tanpa perlindungan yang memadai.

Ketidaksiapan regulasi ini bukan hanya masalah administratif, melainkan kegagalan sistemik yang membiarkan kelompok paling rentan menghadapi ketidakpastian tanpa jaminan hak-hak dasar.

Kesenjangan Definisi: Mengapa “Pengungsi Iklim” Belum Diakui?

Masalah mendasar berakar pada terminologi hukum yang digunakan di tingkat global. Konvensi Pengungsi 1951, yang menjadi landasan hukum internasional bagi pengungsi, secara spesifik mendefinisikan pengungsi sebagai mereka yang melintasi perbatasan internasional karena ketakutan yang beralasan akan persekusi berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau opini politik.

Dalam konteks ini, perubahan iklim tidak dianggap sebagai bentuk “persekusi” dalam pengertian tradisional. Akibatnya:

• Ketiadaan Status Hukum: Orang-orang yang rumahnya tenggelam karena kenaikan permukaan laut atau hancur karena siklon tidak memenuhi syarat sebagai “pengungsi” di bawah hukum internasional.
• Kedaulatan Negara: Karena mereka tetap berada di dalam batas negara mereka sendiri, tanggung jawab utama terletak pada pemerintah nasional masing-masing, yang seringkali tidak memiliki kapasitas atau kemauan politik untuk menangani skala pengungsian tersebut.

Dilema Kedaulatan Nasional vs. Tanggung Jawab Internasional

Ketika sebuah bencana iklim terjadi di dalam sebuah negara, komunitas internasional cenderung melihatnya sebagai masalah domestik. Hal ini menciptakan dilema etis dan politik yang rumit. Prinsip kedaulatan negara seringkali menjadi tameng bagi pemerintah untuk menolak intervensi luar, sementara di sisi lain, komunitas internasional tidak memiliki mandat hukum untuk bertindak kecuali diminta.

“Kekosongan hukum ini menciptakan situasi di mana jutaan orang ’terlupakan’ secara hukum. Mereka bukan pengungsi menurut Konvensi 1951, namun mereka juga bukan warga negara yang bisa mendapatkan perlindungan penuh dari negara mereka yang mungkin sedang lumpuh akibat bencana yang sama.”

Negara-negara berkembang, yang paling terdampak oleh perubahan iklim meskipun menyumbang emisi paling sedikit, seringkali menuntut agar pengungsian iklim diakui sebagai masalah global yang memerlukan kompensasi dan kerangka hukum internasional yang mengikat. Namun, negara-negara maju cenderung menghindari komitmen hukum yang dapat memaksa mereka memberikan suaka atau bantuan finansial berskala besar.

Kompleksitas Identifikasi: Iklim atau Ekonomi?

Salah satu tantangan terbesar dalam merumuskan kebijakan perlindungan bagi pengungsi internal akibat iklim adalah sulitnya memisahkan faktor iklim dari faktor ekonomi dan sosial. Migrasi jarang dipicu oleh satu faktor tunggal.

1. Kausalitas Ganda: Seorang petani mungkin berpindah ke kota karena kekeringan berkepanjangan (iklim), tetapi ia juga mungkin berpindah karena kurangnya infrastruktur irigasi dan subsidi pemerintah (ekonomi/politik).
2. Migrasi Bertahap: Berbeda dengan pengungsi perang yang melarikan diri secara tiba-tiba, pengungsi iklim seringkali mengalami proses degradasi lingkungan yang lambat (slow-onset events), seperti penggaraman tanah atau kekeringan kronis, yang membuat status “paksaan” menjadi sulit dibuktikan secara hukum.

Ketidakpastian kausalitas ini sering digunakan oleh pembuat kebijakan sebagai alasan untuk menunda pembentukan regulasi yang bersifat protektif.

Kegagalan Protokol Internasional dan Inisiatif yang Terfragmentasi

Meskipun ada beberapa instrumen seperti Guiding Principles on Internal Displacement (1998), dokumen-dokumen ini tidak bersifat mengikat secara hukum (non-binding). Di tingkat regional, Afrika telah memimpin dengan Konvensi Kampala, yang merupakan perjanjian pertama di dunia yang secara hukum mewajibkan negara-negara anggotanya untuk melindungi dan membantu IDPs, termasuk mereka yang terusir karena bencana alam.

Namun, di wilayah lain seperti Asia-Pasifik dan Amerika Latin, belum ada mekanisme serupa yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Ketergantungan pada kebijakan yang terfragmentasi ini mengakibatkan:

• Standardisasi bantuan yang sangat rendah antar negara.
• Kurangnya mekanisme pendanaan yang dapat diprediksi untuk relokasi komunitas yang terancam.
• Akses yang terbatas terhadap keadilan bagi warga yang kehilangan hak milik dan identitas budaya mereka karena kehilangan lahan secara permanen.

Dampak Sosial: Hilangnya Identitas dan Hak Komunal

Kebijakan yang ada saat ini terlalu fokus pada bantuan darurat jangka pendek (makanan, tenda, obat-obatan) dan mengabaikan dampak jangka panjang dari pengungsian internal. Bagi masyarakat adat dan komunitas pesisir, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan fondasi identitas budaya.

Ketika regulasi gagal memberikan kerangka untuk “Relokasi Terencana,” komunitas-komunitas ini seringkali tercerai-berai. Tanpa status hukum yang jelas, mereka yang terusir ke wilayah perkotaan sering berakhir di pemukiman kumuh, kehilangan akses ke layanan sosial, dan menghadapi diskriminasi sebagai “pendatang” di negeri mereka sendiri. Hal ini memperburuk kerentanan sosial dan dapat memicu konflik horizontal di daerah tujuan.

Urgensi Reformasi Kebijakan dan Pengakuan Hak Ekosistem

Kebutuhan akan kerangka hukum baru yang mengakui perubahan iklim sebagai pendorong migrasi paksa sangatlah mendesak. Reformasi ini tidak harus selalu mengubah Konvensi 1951, namun bisa berupa protokol tambahan atau konvensi baru yang khusus mengatur tentang migrasi lingkungan.

Poin-poin krusial yang harus masuk dalam agenda kebijakan global meliputi:

• Mekanisme Tanggung Jawab Bersama: Negara-negara penghasil emisi tinggi harus memiliki tanggung jawab hukum untuk mendanai adaptasi dan perlindungan bagi IDPs di negara-negara terdampak.
• Pengakuan Hak Properti: Perlindungan hukum bagi warga yang kehilangan tanah karena kenaikan air laut, termasuk kompensasi atau penyediaan lahan pengganti yang layak secara budaya.
• Integrasi Kebijakan Iklim dan HAM: Memastikan bahwa kebijakan mitigasi iklim tidak justru memperparah pengungsian internal tanpa rencana perlindungan sosial yang matang.